PENAS XV DI PROVINSI ACEH BAKORLUH – Provinsi Lampung melalui Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung berhasil menggelar Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan (PEDA KTNA) yang ke 16 di Kabupaten Tulang Bawang pada 01 Agustus 2016 lalu.
PEDA KTNA tahun 2016 ini diikuti sekitar 1.200 kontingen dari 15 kabupaten/kota. Dalam kegiatan yang dilaksanakan selama 5 hari ini digelar berbagai cabang lomba dan kesenian. Juara Umum PEDA KTNA XV adalah Kabupaten Tulang Bawang, yang sekaligus merupakan tuan rumah. Kegiatan 4 tahunan ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Lampung Ridho Ficardo.
Dalam sambutannya pada pembukaan PEDA KTNA XV Ridho Ficardo mengatakan, ”Melalui Pekan Daerah KTNA diharapkan dapat menciptakan kelembagaan petani-nelayan yang kuat, kokoh, mandiri serta mampu menghasilkan inovasi-inovasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang dapat berguna dan bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat Lampung khususnya petani dan nelayan,” jelasnya.
Ridho menambahkan, Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan penyumbang terbesar devisa untuk Provinsi Lampung, dengan devisa sebesar 19,31 persen dari total nilai ekspor Lampung yang mencapai USD 7,27 miliar pada tahun 2014.
Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung terus mengalami peningkatan, NTP Lampung hingga akhir bulan Juni 2016 mencapai 104,59 lebih tinggi dibanding dengan NTP nasional sebesar 101,47. Kondisi NTP sebesar ini tentu memacu pembangunan sektor lainnya.
Beberapa komoditas hasil pertanian, perikanan dan kehutanan dari Provinsi Lampung menjadi unggulan di tingkat nasional, seperti produksi padi menempati peringkat ketujuh secara nasional, jagung menduduki peringat ketiga dan Ubi kayu menempati peringkat pertama. Selain itu Lampung juga dikenal sebagai sentra produksi hasil perkebunan antara lain tebu, kopi, karet dan lada.
Selain itu, untuk komoditas perikanan udang dan kerapu masih tetap menjadi primadona, sementara di sektor kehutanan Lampung memiliki 2 Taman Nasional yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi regional/internasional yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Selain itu Lampung juga dikenal sebagai provinsi pelopor perhutanan sosial. Keberhasilan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan Lampung tidak hanya akan mempengaruhi perekonomian Lampung tetapi juga akan mempengaruhi perekonomian nasional.
Untuk mencapai pembangunan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan tentunya masih terdapat beberapa kendala dan hambatan. Pada sektor pertanian masih ditemui kendala kurangnya pasokan air, adanya alih fungsi lahan, kelangkaan pupuk, ketersediaan benih unggul, hama dan penyakit tanaman, sementara untuk sektor perikanan kendala yang ditemui adalah masih adanya praktek illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan, penggunaan formalin, serta kerusakan coral/terumbu karang serta menipisnya hutan mangrove, kurangya ketersediaan bibit/benih dan masih tingginya harga pakan pada perikanan budidaya. Untuk sektor kehutanan sebagaimana diketahui akhir-akhir ini kerap kali terjadi kebakaran hutan di berbagai daerah, pembukaan lahan di dalam kawasan hutan dan rusaknya catchment area serta pembalakan liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Guna mengatasi kendala dan hambatan yang ada, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan berbagai upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan. Langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengatasi berbagai kendala pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan adalah diantaranya :
1. Sektor Pertanian: diantaranya Rehabilitasi saluran irigasi ; Pembangunan waduk/embung; Pencetakan sawah baru; Pemberian bantuan alsintan; Pemberian bantuan Sumor Bor dan
Penerapan sistem penyusunan RDKK online pupuk bersubsidi yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No. 32 tahun 2015;
2. Sektor Perikanan; diantaranya adalah : Patroli dan pengawasan terpadu bersama unsur TNI AL dan Pol Air terhadap pelaku illegal fishing baik di laut maupun di perairan umum ; Sosialisasi, pembinaan, monitoring dan pelatihan pengolahan ikan.
3. Sektor Kehutanan
Sementara itu untuk permasalahan di sektor kehutanan upaya yang tengah dan terus dilakukan adalah melalui skema Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan hutan yang telah terlanjur bercocok tanam di dalam hutan dengan pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang efektif serta pembinaan dan bimbingan intensif terhadap pengelolaan sumberdaya alam pada Hutan Kemasyarakatan (HKm).
Sebagai bagian dari masyarakat pembangunan Provinsi Lampung, KTNA diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung dan mengawal seluruh program pembangunan yang dilakukan. Dukungan yang diharapkan adalah:
1. Meningkatkan kemandirian organisasi sehingga mampu merubah para anggotanya dari semula sebagai Obyek pembangunan menjadi Subyek pembangunan, dan mampu mengambil keputusan sendiri serta secara swadaya dapat memperbaiki/meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat lingkungannya;
2. KTNA dapat menjadi Mitra kerja pemerintah dan stake holder terkait serta bisa membawa aspirasi petani-nelayan;
3. Menjadi fasilitator dan sumber informasi antara petani-nelayan dengan unit kerja/ instansi/ badan usaha pemerintah, swasta, koperasi maupun lembaga lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar